BNPB Dampingi Pemkab Lumajang: Relokasi Warga Terdampak Erupsi Semeru Segera Dipercepat
Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam penanganan pascaerupsi Gunung Semeru. Salah satu langkah penting yang ditekankan adalah percepatan proses relokasi warga Dusun Sumbersari, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, yang tempat tinggalnya mengalami kerusakan akibat erupsi.
BNPB Dorong Relokasi ke Lokasi Aman
Kepala BNPB, Letjen TNI Dr. Suharyanto, saat meninjau lokasi terdampak di Dusun Sumbersari pada Selasa (25/11), menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu segera menentukan lokasi relokasi yang benar-benar aman. Kunjungan tersebut juga dihadiri Bupati Lumajang, Indah Amperawati.
Sebelumnya, pemerintah daerah mengusulkan relokasi ke Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, lokasi yang telah terbukti aman pada erupsi sebelumnya. Namun, sebagian masyarakat belum sepakat karena lokasi tersebut dianggap jauh dari sumber mata pencaharian mereka.
Pendekatan Dialog untuk Tentukan Lokasi Terbaik
Untuk memastikan keputusan yang diterima seluruh warga, Kepala BNPB meminta agar pemerintah daerah melakukan pendataan ulang terhadap rumah-rumah yang rusak berat dan menjalin dialog intensif dengan warga.
Ia menegaskan pentingnya musyawarah untuk menentukan lokasi relokasi yang tidak hanya aman, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi warga.
Sebagai alternatif, masyarakat juga dipersilakan mengusulkan lahan milik kerabat atau keluarga kepada pemerintah daerah apabila dinilai layak digunakan sebagai tempat relokasi.
Perpanjangan Tanggap Darurat dan Dukungan Logistik
Dalam pernyataannya, Suharyanto menjelaskan bahwa masa tanggap darurat diperpanjang tujuh hari ke depan. Selama periode ini, pemerintah pusat memastikan dukungan pemenuhan logistik dan kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat terdampak.
Penguatan Sistem Peringatan Dini
Untuk mitigasi pascaerupsi, BNPB meminta agar Early Warning System (EWS) beserta perangkat pendukung seperti kamera pantau (CCTV) diperbaiki atau diganti apabila mengalami kerusakan. Sistem ini dinilai penting untuk meminimalkan risiko pada aktivitas vulkanik yang mungkin terjadi di masa depan.
Usulan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
BNPB juga mendorong pemerintah daerah untuk mengajukan program Rehabilitasi dan Rekonstruksi setelah masa tanggap darurat selesai. Program tersebut mencakup pembangunan hunian tetap, infrastruktur vital, serta pos pengungsian terpusat yang dapat digunakan sewaktu-waktu jika terjadi bencana.
Koordinasi dengan kementerian terkait juga diperkuat, seperti Kementerian Pekerjaan Umum untuk pembangunan infrastruktur dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk pemulihan fasilitas pendidikan yang rusak berat.
Dialog dengan Pengungsi: Warga Diharapkan Kooperatif
Dalam rangkaian kunjungan kerjanya, Kepala BNPB juga mengunjungi pos pengungsian di SMPN 02 Pronojiwo. Di sana, ia berdialog dengan 159 warga pengungsi, memberikan dukungan moril, sekaligus menjelaskan rencana relokasi yang sedang dipersiapkan.
Suharyanto berharap masyarakat dapat kooperatif dalam menentukan lokasi relokasi demi keselamatan dan keberlangsungan hidup mereka di masa mendatang.
